kepatuhan

Pajak Nonmoneter

(Obrolan di grup WhatsApp LPMI ’09. Iya, berantakan. Nanti diberesin lagi.)

Aduh aku bayar pajaknya lewat PPN dari konsumsi barang dalam negeri aja ya. 😝
Buat PPh, nunggu Sunset Policy tahun depan. Ngitungnya setengah mati; plus, persentasenya itu lho, sesuatu sekali.
Maaf ya, Pak Bambang Brodjonegoro.

hahaha, nunggu tax amnesty ya

Sekarang baru kerasa ya kalo Indonesia itu sosialis banget hahahahahaha.
Nunggu kalkulator pajak online yang lebih mudah digunakan sih, Win. Kalo tahun depan masih belum ada, ntar lah bikin sendiri.

bener juga, belum ada app buat calculate ya
sudah ada nih kayaknya di android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pajakapp.kalkulatorpajak

Bukan, bukan. “Kalkulator pajak ideal” yang gw bayangin adalah semacam aplikasi web, yang selain punya tampilan indah-menawan-memesona dan formulir-yang-gampang-diisi, juga punya halaman penjelasan “kenapa sih harus bayar pajak”.

Mungkin nanti bentuknya semacam https://discovery.wisc.edu/
Justru yang penting itu bukan “gimana cara ngitungnya”, tapi “kenapa harus ada sistem redistribusi kekayaan”.

Jadi yang bikin kecemburuan sosial dan kebencian itu ‘kan ketika yang miskin nganggep “orang bisa kaya karena cara-cara curang” dan yang kaya nganggep “orang tetep miskin karena males”.

Jadi ada bias psikologis yang namanya “hipotesis dunia adil” (https://en.wikipedia.org/wiki/Just-world_hypothesis), yang intinya adalah:

Orang cenderung percaya bahwa kesuksesan mereka adalah karena kemampuan pribadi dan bukan karena dunia yang mereka tinggali (first-world country, atau lahir di keluarga berkecukupan, atau nggak pernah sakit).

Dan secara kontras, kalau seseorang “gagal”, dia umumnya menyalahkan dunia dan bukan introspeksi (malas, sombong, mengganggu, egotis, pesimis).

Tapi kalo orang-orang dikasih literasi tentang cara kerja ekonomi, perputaran uang, dan betapa semua profesi itu saling membantu membangun negara, mereka bakal meredistribusikan kekayaan (bayar pajak, sedekah, volunteer) dengan senang hati.

Pokoknya sampai ke titik yang bisa bikin orang-orang membungkuk dalam-dalam di depan semua montir, mandor, tukang tambal ban, satpam, PSK (penjual sate kiloan) sambil bilang “Makasih banyak ya atas semua kerja keras dan pengorbanannya.”

Terus ada FAQ buat jawab pertanyaan sinis semacam: “Kalo uang pajak nantinya dikorupsi, ngapain aku harus bayar pajak?”

^ Ini yang jadi masalah banget.

Program edukasi lepas kayak Indonesia Mengajar itu juga kalo dipikir, menyalahi tujuan dibentuknya negara. Harusnya ‘kan penyelenggaraan pendidikan dilakukan **hanya** oleh negara, tanpa ada guru freelance. Indonesia Mengajar itu liberal-anarkis.

Dan kalau mau pakai sistem negara yang saklek, cara “mengembangkan pendidikan” itu ya dengan mengalokasikan lebih banyak pajak untuk pendidikan. Caranya? Dengan melobi wakil rakyat. Caranya? Dengan datang ke kantor DPR/D.

Tapi ‘kan mlz bgt.

Jadi ya udah muncullah cara-cara distribusi kekayaan dengan program-program lepas, kayak WFE dan Kakak Asuh PMK ITB.

Dan bagi orang-orang yang menganut prinsip “Wit beyond measure is man’s greatest treasure”, program-lepas-bantuan-pengajaran ini adalah cara terbaik dan tercepat meningkatkan mutu pendidikan.

Sekian. Kalau ada info Sunset Policy 2017, kabarin ya. 😅

Tapi, fokus pajak itu ngebiayain operasional negara sih, ki.

Hemmm…
Sial aku nggak punya jawaban singkatnya.
Yoi bener beut pajak itu buat “operasional negara”. Spesifiknya, untuk membiayai pengadaan dan pemeliharaan barang publik — jalan raya, polisi, pemadam kebakaran, lampu lalu lintas, sistem banjir, kelistrikan, ketahanan pangan, dll.

Kalau tanpa pajak, nggak bakal ada pemerintahan, nggak ada hukum, nggak ada layanan publik. Kalo nggak ada pajak, cuma orang-orang kaya yang bisa bayar buat layanan pemadam kebakaran, pendidikan, bahkan layanan pengantaran-air-minum-dari-gunung-sampai-rumah.

Dan kerjaan Direktorat Jenderal Pajak itu cuma ngumpulin pajaknya aja, tanpa mengawasi langsung gimana cara instansi kementerian atau lembaga pemerintahan gunain pajaknya.

Kalo misalnya, pajak kita jadi subsidi buat BUMN Bio Farma yang harusnya tugasnya bikin vaksin sama serum, terus sama pegawainya Bio Farma uang pajak kita dipakai tumpengan tiap hari, masyarakat kecewa dong.

Apalagi kalau hasil sequencing DNA-nya ngawur dan vaksin nggak efektif, kita lebih ngamuk lagi. Tapi apakah gara-gara “Kenapa uang pajakku dijadiin tumpeng?!” kita lalu nyalahin DJP dan akhirnya nggak bayar pajak?

Intinya: Di konsep masyarakat moneyless, pajak nggak diperlukan kalau setiap orang mau volunteer, saling membantu, dan berbagi kepada yang membutuhkan.

anarkis banget hahaha

Tapi karena kita, sebagai individu, sudah berspesialisasi — ada yang ngertinya cuma IT thok, ada yang ngertinya cuma tambang thok, ada yang ngertinya cuma ngajar silat thok — ya kita nggak bisa bantuin semua orang dari semua aspek. Makanya perlu ada sistem “uang” buat menransfer “value” dengan mudah.

Iya Nu kampungku dulu anarkis wkwkw.

Aku nggak percaya masyarakat anarkis sih, terlalu utopis.
nggak stabil, rentan konflik dan krisis.
contohnya ada di game theory: tragedy if the commons.
untuk masyarakat yang saling percaya dan berbagi, cukup butuh beberapa parasit aja untuk menghancurkan semuanya.
makanya aku sih masuh punya faith pada authority seperti pemerintah dengan batasan tertentu tentunya.
lah jadi OOT haha

Wahaha iya kok, anarki-monarki itu bukan dikotomi, tapi spektrum. Bukan 0-1, tapi 0%-100%. Jadi ya, wajar kalo ada orang yang “nggak percaya” dengan sistem pendidikan dari negara dan langsung turun tangan.
Toh, penyembahan sejati adalah pemberian hidup.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s