konsepsi

Hukum Itu Harus Lentur

Selama beberapa minggu terakhir, Kongres KM-ITB merevisi konsepsi KM-ITB. Saya, sebagai salah satu senator di bawah pengawasan Yang Dipertua Negeri, Emil Yakhya, walaupun jarang hadir di rapat karena harus memberikan peluh, darah, dan air mata untuk Soul of Campus, tetap ikut berkontribusi dengan memberikan penyuntingan tata bahasa untuk naskah konsepsi.

Seperti sebelum-sebelumnya, sebagian dari pemikiran terasyik saya muncul secara spontan sebagai respon atas sebuah kejadian.


aturankongres

 

KBBI dibuat untuk mengatur komunikasi antarmanusia dalam bahasa Indonesia. Namun, penerapannya tidak harus seketat itu. Selama pembicara dan pendengar sama-sama tahu dan mengerti bahwa “Jus Alpukat” merujuk pada sebuah minuman yang sama—dan setelah transaksi jual-beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan—siapa sih yang peduli bahwa kata “alpukat” tidak ada di KBBI?

Begitu juga hukum, yang dibuat untuk mengatur interaksi antarmanusia. Makin banyak manusia, makin banyak pula interaksi. Untuk mengatur interaksi yang lebih banyak itu, diperlukan hukum yang lebih banyak dan lebih mengikat. Sayangnya, hukum yang tertulis biasanya mengeliminasi banyak variabel sosial. Sementara, dalam kehidupan nyata, variabel sosial yang digunakan sangat-luar-biasa banyak sekali.

Dalam kehidupan nyata, akan lebih baik kalau pihak yang berinteraksi menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum yang mereka sepakati sendiri. Itulah kenapa “mengambil jalur hukum” berkonotasi negatif, kan? Masa untuk mengatasi masalah saat ini, kita menggunakan peraturan yang dibuat 50 tahun lalu oleh seseorang yang tidak kita kenal dan tidak tahu apa-apa tentang masalah yang sedang terjadi sekarang?

Saya yang meredaksi seluruh tulisan sekaligus mengurus 100% tata letak SoC edisi ini. Saya dapat masukan dari anak DKV, templat tata letaknya terlalu tegar (rigid; not flexible). Memang rapi sih, tapi tidak bisa memberikan kebebasan pada tulisan. (Ya ya ya… Tata letak di edisi selanjutnya akan lebih lentur dan lucu.) Hukum pun begitu. Kalau hukum terlalu tegar dan mengikat, pemerintah akan cenderung menjadi diktator, birokrasi makin rumit, negara makin jauh dari demokrasi, dan anarki tidak terelakkan.

Sudut pandang utama pembuatan “keteraturan” yang sedang kita rumuskan ini—yaitu Konsepsi KM ITB—seharusnya adalah untuk “membuat kemahasiswaan kita menjadi lebih baik dan berkembang” dan bukan untuk “menangani penyimpangan atau masalah yang mungkin terjadi di masa depan”.

Saya cinta bahasa Indonesia, dan saya tidak ingin kecintaan saya yang saya tunjukkan melalui ketaatan diksi dan tata bahasa itu membuat orang lain malah membenci bahasa Indonesia. Saya tidak ingin menjadi elitis hukum. Untuk pembuatan Konsepsi KM-ITB ini, saya sih tidak memaksakan naskahnya untuk sepenuhnya taat pada tata bahasa. Saya cuma ingin memberi landasan yang kokoh agar suatu hari nanti tata bahasa tidak menjadi batu sandungan dalam revisi Konsepsi KM-ITB di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s